Bagaimana Status Wakil Presiden Mundur atau di Makzulkan?

makmurjayayahya.com - Sebagaimana kita ketahui bersama yang menjadi trending topik di tahun 2026 terkait status Wakil Presiden Mundur atau di Makzulkan?

Status dan Kepastian Hak (Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1978)

Jika Mundur (Berhenti dengan Hormat):

• Wapres dikategorikan sebagai berhenti dengan hormat.
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, ia berhak mendapatkan uang pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir (sebesar Rp20.160.000 per bulan) seumur hidup
• Mendapat tunjangan keluarga (suami/istri, anak), tunjangan beras/pangan, biaya rumah tangga (air, listrik, telepon), asuransi kesehatan seumur hidup, satu unit rumah kediaman beserta perlengkapannya dari negara, mobil dinas beserta pengemudi, serta pengamanan dari Paspampres seumur hidup.

Jika Dimakzulkan (Melalui Mekanisme Konstitusi Pasal 7A–7B UUD 1945):

• Proses pemakzulan harus melalui usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, pemeriksaan serta putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan sidang paripurna MPR.
• Dalam UU No. 7 Tahun 1978, aturan mengenai pemberian hak pensiun secara eksplisit ditujukan bagi Presiden/Wapres yang berhenti dengan hormat. Para pakar hukum mencatat bahwa pemakzulan masuk ke wilayah hukum yang berbeda (pemberhentian tidak hormat/akibat pelanggaran konstitusi), sehingga berisiko menghilangkan atau menimbulkan perdebatan hukum (zona abu-abu) terkait hilangnya seluruh hak pensiun dan fasilitas mantan wakil presiden.

Mekanisme Proses

Jika Mundur:

• Merupakan hak subjektif Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Wapres cukup menyampaikan niat atau surat pengunduran diri, lalu MPR menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih penggantinya yang diusulkan oleh Presiden. Prosesnya lebih cepat dan minim polemik parlemen.

Jika Dimakzulkan:

• Melibatkan tahapan panjang antarlembaga: DPR mengusulkan lewat Hak Menyatakan Pendapat -> MK memeriksa bukti (seperti polemik syarat ijazah atau putusan Mahkamah Agung) -> jika terbukti, dilanjutkan ke MPR untuk sidang paripurna dengan syarat kuorum ketat (dihadiri minimal 3/4 dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir).

Dampak Politik dan Elektoral

Jika Mundur:

• Sering dinilai sebagai langkah "menyelamatkan muka" atau etika politik agar krisis tidak berlarut-larut, dan memelihara peluang moral/politik untuk masa depan (misalnya kontestasi 2029).

Jika Dimakzulkan:

• Membawa stigma hukum dan politik yang berat karena dijatuhkan secara resmi atas dasar pelanggaran konstitusi atau tidak terpenuhinya syarat jabatan, yang dapat merusak citra publik dan mengakhiri karier politik secara paksa.

Lantas, bagaimana mekanismenya setelah ini?

Tahapan Setelah Wapres Mundur

Tahapan pengunduran diri Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, ada perbedaan tahapan jika wapres mundur atau berhenti sendiri dengan tahapan pemakzulan atau diberhentikan.

Berikut tahapannya:

• Wapres mundur
• Kursi Wapres kosong
• Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3)r
• Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)a
• Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3
• Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)ao
• Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
• Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
• Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)P
• MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).

Demikian artikel ini semoga bermanfaat yaa !

Dasar Hukum

• UU Dasar 1945
• Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia