Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Welcome in Law Office Makmur Jaya, S.Kep., S.H., M.H. & Partners
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Adv. Makmur Jaya, S.Kep., S.H., M.H. & Rekan )
DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA (FERARI) PROV. JAWA BARAT
SIDANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

HUKUM ACARA

SEMA No. 3 Tahun 2018

Download

Gugatan Perkara Sederhana

Download


KEDUDUKAN SURAT EDARAN (SE) 

TEORI HUKUM

  • Surat Edaran (SE) bukan jenis Regeling, bukan pula Beschikking. SE merupakan Beleidsregel dan Pseudowetgeving yaitu produk hukum yang secara materiil mengikat umum. SE merupakan suatu bentuk Diskresi 
  • UU No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ---> Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
  • Tujuan Pasal 22 Ayat (1)UU No. 30 Tahun 2014
    1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
    2. Mengisi kekosongan hukum;
    3. Memberikan kepastian hukum; dan 
    4. Mengatasi Stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaat kepentingan.

SE NO. HK.02.01/MENKES/4394/2020 TENTANG REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Download

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Download