Kenapa Illicit Enrichment tidak diatur dalam UU Perampasan Aset ?
makmurjayayahya.com - Pro kontra pasca disahkannya undang-undang Perampasan Aset di DPR pada hari Kamis (19/11/2026).
Bagaimana Perampasan aset untuk memberantas para koruptor? Illicit Enrichment dinilai sebagai bagian dari hukum pidana materil, sedangkan UU Perampasan Aset merupakan hukum acara pidana yang mengatur proses administratif, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.
Illicit enrichment merupakan konsep hukum untuk memantau dan menjerat lonjakan kekayaan tidak wajar milik pejabat negara, ASN, serta aparat penegak hukum yang diduga berasal dari korupsi.
UU Perampasan Aset hanya mengatur hukum acara. "Undang-undang perampasan aset bersifat formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman, yg konsepnya harus di buktikan secara materiil.
Unsur yang umum dan melekat dalam illicit enrichment yakni terjadi peningkatan kekayaan atau aset secara signifikan. Peningkatan itu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat secara sah. Pejabat yang bersangkutan tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal mengenai asal usul kekayaannya dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.
Penerapan konsep illicit enrichment menggunakan mekanisme pembuktian terbalik dimana beban pembuktian ada pada pejabat yang bersangkutan. Dalam prosesnya tidak menutup juga terjadinya penyitaan. Intinya, rumusan Pasal 20 UNCAC sifatnya hanya imbauan atau rekomendasi. Bukan kewajiban mutlak bagi negara peserta UNCAC untuk menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana. Konsep pemidanaan dan perampasan aset itu diatur dalam konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi (UNCAC)—yang ditandatangani pemerintah indonesia pada 2003 dan kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional lewat UU Nomor 7 Tahun 2006.
Mengingat illicit enrichment belum diatur sebagai tindak pidana yang bersifat mandiri, sehingga sampai saat ini di Indonesia belum ada ancaman pidana khusus. Sanksi untuk peningkatan harta secara wajar yang berlaku di Indonesia umumnya baru dikenakan setelah dibuktikan tindak pidananya seperti korupsi atau tindak pidana pencucian uang
Dalam sistem hukum kita tidak berangkat dari nol. Pasal 37A dan Pasal 38B Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengenal pembuktian terbalik atas harta benda terdakwa. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana.
Terus kawal Undang-Undang sampai Pasal demi Pasal agar NKRI terbebas dari koruptor !

.png)
Posting Komentar untuk "Kenapa Illicit Enrichment tidak diatur dalam UU Perampasan Aset ?"